SUMENEP, NETSATU.COM.- Pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu perhatian Jurnalis Sumenep Independen (JSI). Organisasi pers tersebut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo atau Gus Fauzi dalam memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat.
Apresiasi tersebut sebelumnya disampaikan JSI melalui penghargaan kepada Bupati Sumenep dalam momentum Pengukuhan JSI periode 2026–2029 di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Pembina JSI, Slow Ahmadi Neja, S.IKom., M.IKom., yang juga dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya dan administrator Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Unitomo, menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan dedikasi dalam mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sumenep. Program jaminan kesehatan semesta tersebut memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan, dengan pelayanan dapat diakses menggunakan identitas kependudukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas maupun RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep tanpa harus terbebani biaya pelayanan sesuai ketentuan program.
Setelah berjalan selama lima tahun, cakupan kepesertaan UHC di Kabupaten Sumenep disebut telah mencapai hampir 100 persen. Atas komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga meraih UHC Award 2026 Kategori Madya.
Program UHC tidak hanya berkaitan dengan pengobatan. Konsep jaminan kesehatan semesta mencakup rangkaian pelayanan mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan hingga rehabilitasi.
Di sektor infrastruktur, perhatian terhadap wilayah kepulauan juga terlihat dari alokasi pembangunan jalan tahun anggaran 2026. Dari total anggaran sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sekitar Rp27,53 miliar diarahkan ke wilayah kepulauan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Perubahan kondisi infrastruktur mulai terlihat di Pulau Kangean. Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan kini telah diperbaiki dan kondisinya lebih baik sehingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Peningkatan jalan juga dilakukan pada sejumlah titik lainnya, termasuk ruas Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.
Bagi masyarakat kepulauan, perbaikan jalan bukan sekadar perubahan kondisi fisik. Infrastruktur yang lebih layak berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, akses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Selama bertahun-tahun, persoalan konektivitas menjadi salah satu tantangan pembangunan di wilayah kepulauan Sumenep. Karena itu, setiap peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
JSI menilai pembangunan Sumenep perlu terus diarahkan secara berimbang. Infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, konektivitas antarpulau, fasilitas transportasi dan pelayanan dasar lainnya harus berjalan beriringan.
Dengan demikian, pemerataan pembangunan tidak hanya terlihat dari jalan yang semakin baik, tetapi juga dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan yang menjadi kebutuhan dasar.
Bagi JSI, pembangunan daratan dan kepulauan merupakan satu kesatuan. Kemajuan Sumenep tidak cukup hanya diukur dari perkembangan pusat kota, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di pulau-pulau terluar merasakan hadirnya pembangunan dan pelayanan pemerintah.
Apresiasi tersebut sekaligus menjadi dorongan agar berbagai program pembangunan yang telah berjalan dapat dipertahankan, dievaluasi dan terus diperluas secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Sumenep.
( Red/Dav)
