SUMENEP, NETSATU.COM.-Berdasarkan surat edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi, DKUPP Sumenep melalui Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumenep mulai melakukan tindakan pemeriksaan terhadap gerai yang sudah terbangun. Langkah tersebut demi memastikan kesesuaian fisik bangunan dan berbagai fasilitas pendukung sebelum resmi beroperasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh, Ramli, S, Sos., M., Si menyatakan, perkembangan KDKMP di Kabupaten Sumenep ini secara legalitas pembentukan koperasi sudah tuntas 334 desa.
Berkenaan dengan operasionalisasinya pada hakekatnya semua itu sudah bisa melakukan operasionalisasi Ketika berkenaan dengan pembangunan gerai beserta perlengkapannya itu perlu dimaklumi hanya sebagai salah satu pendukung sarana dan prasarana tersebut nantinya tanpa geraipun hakekatnya dapat melakukan operasionalisasi.
Keberadaan gerai di Kabupaten Sumenep ini ada 257 yang sudah melakukan proses Pembangunan gerai KDKMP dan ada 77 gerai KDKMP yang masih belum dilakukan Pembangunan gerai karena masih ada permasalahan dengan lahan.
Dari 257 dimaksud 124 sudah dinilai 100 persen, atas keberadaan gerai tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melakukan veifikasi dan validasi gerai Verval ini yang dilakukan oleh Tim itu berdasarkan data di Simkopdes.
Data di Simkopdes ini tercatat ada 42 gerai KDKMP yang dapat dilakukan Verval oleh tim 42 gerai KDMP yang ini menjadi sasaran Tim Verval anggotanya terdiri dari gabungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tim ini melakukan agenda Verval setiap harinya 4 gerai KDKMP dengan target penyelesaian 10 hari dan pelaksanaan hari ini sudah 36 gerai KDKMP yang sudah di Verval sisanya sebanyak 6 gerai KDKMP masih dalam proses.
“Pekan kemarin kami ada rekomendasi untuk memverifikasi 42 gerai. Sampai saat ini sudah ada 36 gerai yang sudah kami verifikasi,” ucapnya, Senin, 05 Oktober 2026.
Proses tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep, aspek penilaian yang dilakukan meliputi kelayakan, keamanan, serta kapabilitas dalam mendukung operasional koperasi.
Selanjutnya, hasil verifikasi akan menjadi salah satu bahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan reviu terhadap progres pembangunan KDKMP. Hasil verval akan memberikan gambaran mengenai kondisi masing-masing gerai, sehingga dapat dinilai layak digunakan atau masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki.
“Kesimpulannya tentu bangunan itu layak ataupun layak dengan catatan. Itu nanti menjadi bahan dari BPKP untuk reviu perkembangan pembangunan KDMP,” ujarnya.
Ramli menambahkan, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi bahan pemeriksaan. Seluruhnya akan diperiksa untuk memastikan kesiapan gerai sebelum nantinya diserahkan dan beroperasi secara optimal.
“Termasuk kendaraan roda tiga, roda empat, Wifi, rak barang, meja, tas belanja, lalu sarana penunjang lain seperti seragam dari para petugasnya. Memang banyak variabelnya,” imbuhnya.
Terkait operasional koperasi, lanjut Ramli, Pemkab Sumenep mengacu pada pedoman pengelolaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Sejumlah koperasi bahkan telah mulai menjalankan aktivitas, meski skalanya masih terbatas.
“Kalau gerai sudah diserahkan, tentu pengurus koperasi sudah siap untuk operasional secara optimal. Walaupun sekarang sudah ada yang operasional, tetapi masih belum terlalu besar. Hanya sesuai dengan potensi lokal mereka,” ujar Ramli.
