SUMENEP, NETSATU.COM,– Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung implementasi program Satu Data Indonesia (SDI).
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si.IPU, menegaskan pentingnya kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pengumpulan data tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas yang memadai guna menunjang pembangunan daerah.
“Kolaborasi antar-OPD adalah kunci awal. Setelah koordinasi, kami akan melanjutkan dengan desk evaluasi untuk menilai kinerja masing-masing OPD dalam pengumpulan data,” kata Arif. Jum’at (27/12/2024)
Ia menambahkan bahwa pihaknya memberikan penghargaan kepada OPD yang berhasil menyelesaikan pengisian data 100 persen sesuai jadwal. Namun, ia menekankan bahwa penghargaan ini tidak semata-mata berdasarkan ketepatan waktu, tetapi juga memperhatikan kedalaman dan relevansi data hingga ke tingkat desa.
Batas akhir pengumpulan data yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 31 Desember 2024. Meski demikian, Bappeda Sumenep menargetkan agar proses ini dapat selesai lebih awal untuk memberikan ruang bagi pembaruan dan pengembangan data.
“Dengan menyelesaikan pengisian data lebih awal, kami bisa lebih fokus pada pembaruan dan peningkatan kualitas data secara berkesinambungan,” terangnya.
Menurutnya, pengisian data dilakukan berdasarkan template dari Kemendagri dan dikombinasikan dengan data yang telah dilaporkan ke Badan Pusat Statistik (BPS). Sumenep juga mengadopsi langkah inovatif dengan mengintegrasikan data kabupaten ke dalam aplikasi Singosari milik BPS Jawa Timur.
“Akses data resus BPS yang terintegrasi dengan aplikasi Singosari akan mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan data, khususnya dalam menangani isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Selain itu, Arif juga menegaskan, pengumpulan data ini bukan sekadar formalitas administratif. Data yang lengkap, terintegrasi, dan akurat hingga tingkat desa merupakan fondasi penting untuk menyelesaikan berbagai isu strategis di Kabupaten Sumenep, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.
Melalui upaya ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
“Kami memastikan data yang dikelola sesuai dengan yang dilaporkan oleh setiap OPD, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengambilan kebijakan,” pungkasnya.
( Red/ Dav )
