SUMENEP, NETSATU.COM.- Kampus bukan perusahaan katering negara. Kampus adalah ruang intelektual yang dibangun untuk melahirkan ilmu pengetahuan, membentuk daya kritis, dan menjaga keberanian moral dalam mengoreksi kekuasaan. Karena itu, dorongan agar perguruan tinggi mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang patut dipertanyakan secara serius.
Dalam peresmian dapur MBG di Universitas Hasanuddin, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mendorong kampus memiliki dapur MBG dan terlibat langsung dalam rantai pelaksanaan program. Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana negara mulai menyeret kampus masuk ke wilayah operasional kebijakan pemerintah, bukan lagi sekadar sebagai mitra akademik, tetapi sebagai alat pelaksana program negara.
Masalahnya bukan sekadar soal dapur. Masalah utamanya adalah arah politik pendidikan tinggi hari ini. Ketika kampus mulai dijadikan instrumen pelaksana program kekuasaan, maka independensi akademik perlahan dipreteli. Kampus yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan publik justru diarahkan menjadi bagian dari mesin birokrasi negara. Akibatnya, fungsi kritis perguruan tinggi terancam lumpuh karena terlalu sibuk mengurus proyek administratif.
Lebih berbahaya lagi, program seperti ini berpotensi membentuk normalisasi bahwa seluruh sumber daya kampus mahasiswa, dosen, fasilitas, bahkan legitimasi akademik dapat digunakan untuk menopang agenda pemerintah. Ini adalah bentuk pelemahan halus terhadap otonomi kampus. Pendidikan tinggi akhirnya tidak lagi diposisikan sebagai kekuatan moral yang independen, tetapi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan yang dibungkus narasi pengabdian sosial.
Mahasiswa masuk kampus untuk membangun tradisi berpikir kritis, bukan menjadi tenaga pendukung proyek negara. Dosen hadir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan dipaksa menyesuaikan diri dengan orientasi program populis pemerintah. Jika hari ini kampus diminta mengelola dapur MBG, bukan tidak mungkin besok kampus akan semakin jauh terseret menjadi operator berbagai proyek politik negara lainnya.
Negara tidak boleh menjadikan kampus sebagai tameng legitimasi kebijakan. Sebab kampus yang terlalu dekat dengan kekuasaan akan kehilangan keberanian untuk mengkritik kekuasaan itu sendiri. Sejarah membuktikan bahwa ketika perguruan tinggi kehilangan independensinya, yang lahir bukan lagi intelektual pembebas, melainkan birokrat akademik yang tunduk pada kepentingan politik.
Kami menolak kampus dijadikan alat operasional program pemerintah.
Kami menolak pendidikan tinggi direduksi menjadi ruang administrasi proyek kekuasaan.
Dan kami percaya, kampus harus tetap berdiri sebagai benteng intelektual rakyat bukan dapur negara yang kehilangan daya kritisnya.
( Red/Tris)
