SUMENEP, NETSATU COM.- Salah satu kegiatan pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Sumenep di bulan Pahlawan ini salah satunya adalah kegiatan reses dan serap aspirasi masyarakat salah satunya kegiatan yang di laksanakan oleh Dapil VII DPRD kabupaten Sumenep di kepulauan Masalembu.
Dalam pembahasan tersebut Enam persoalan menjadi bagian yang mendasar menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kepulauan Masalembu menjadi sorotan dalam kegiatan reses DPRD Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) VII, bertempat di Desa Sukajeruk, Pada Sabtu (14 November 2026).
Menurut Achmad Jauhari, yang berasal dari Masalembu itu, lewat proses yang diselenggarakan tersebut sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah lebih mengetahui dan lebih serius lagi memperhatikan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Enam persoalan yang mengemuka dalam reses tersebut meliputi percepatan pembangunan pembangkit listrik, kepastian pembangunan bandara, penguatan keamanan laut, peningkatan infrastruktur dasar, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Achmad Jauhari menyampaikan bahwa berbagai aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat Masalembu yang selama ini mengharapkan pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintah. Menurutnya, persoalan di wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus karena memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang berbeda dengan wilayah daratan.
Pertama, penyelesaian pembangunan pembangkit listrik.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah lebih maksimal untuk mendorong penuntasan pembangunan pembangkit listrik PT PLN di Pulau Masalembu. Ketersediaan listrik yang memadai dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kedua, kepastian pembangunan Bandara Masalembu
Masyarakat juga mendesak agar rencana pembangunan Bandara Masalembu tidak sekadar menjadi wacana yang berulang kali disampaikan di ruang publik. Pemerintah daerah diharapkan memberikan kejelasan mengenai tahapan, langkah konkret, dan perkembangan rencana pembangunan tersebut.
Keberadaan bandara dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas perekonomian.
Ketiga, percepatan pembangunan pos keamanan laut
Persoalan keamanan perairan turut menjadi perhatian serius. Masyarakat meminta pemerintah segera mengambil langkah percepatan pembangunan pos keamanan laut di Pulau Masalembu.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan perairan, mencegah peredaran narkoba melalui jalur laut, serta menindak praktik penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap merusak ekosistem dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
Masyarakat meminta Pemkab Sumenep lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, saluran irigasi, drainase, fasilitas air bersih, hingga jalan usaha tani.
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki hubungan langsung dengan aktivitas masyarakat, kelancaran distribusi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Kelima, perhatian terhadap infrastruktur pendidikan
Persoalan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan. Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi bangunan lembaga pendidikan yang sebagian masih membutuhkan perbaikan maupun pembangunan ruang kelas baru.
Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran bagi generasi muda di wilayah kepulauan.
Keenam, jaminan ketersediaan BBM dan penindakan penjualan ilegal
Masyarakat turut meminta pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan BBM di wilayah kepulauan.
”Selain memastikan pasokan tetap terpenuhi, masyarakat juga mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap praktik penjualan BBM secara ilegal ke luar wilayah kepulauan,” Ungkap Ahmad Jauhari.
Ketersediaan BBM menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat Masalembu, mengingat bahan bakar tersebut berperan penting dalam menunjang transportasi laut, aktivitas nelayan, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi sehari-hari.
”Enam aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat Masalembu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemerataan akses pelayanan, keamanan wilayah, keberlangsungan pendidikan, serta kepastian ketersediaan kebutuhan energi,” terangnya.
Melalui momentum reses DPRD Dapil VII, Achmad Jauhari diharapkan dapat mengawal dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut agar menjadi bahan pembahasan serta pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan.
Masyarakat kepulauan pada dasarnya membutuhkan langkah nyata dan keberpihakan kebijakan yang berkelanjutan. Karena itu, aspirasi yang telah disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi, perencanaan, dan program pembangunan yang terukur.
(Red/Dav).








