SUMENEP, NETSATU.COM – Pemerintah Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul kondisi memprihatinkan salah satu warganya yang hidup bertahun-tahun dalam gubuk tidak layak huni, sementara berbagai program bantuan pemerintah pusat diduga tidak tepat sasaran.
Pasangan suami istri bernama Sadimin dan Hanna, yang tinggal di Dusun Polay, Desa Juluk, harus menjalani kehidupan dalam keterbatasan ekstrem. Rumah mereka hanya berdinding gedek bambu dengan ukuran sekitar 5 meter persegi, tanpa atap layak, dan tidak memiliki kamar mandi memadai. Untuk mandi, keduanya hanya mengandalkan tumpukan batu bata sebagai alas.
Ironisnya, akses infrastruktur di sekitar lokasi rumah mereka cukup baik. Jalan lebar dan beraspal melintas tak jauh dari gubuk reyot yang mereka tempati, membuat ketimpangan sosial di wilayah tersebut kian mencolok.
Lebih menyedihkan lagi, Sadimin dan Hanna tidak pernah tersentuh bantuan perumahan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) maupun RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang digelontorkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memunculkan dugaan bahwa distribusi bantuan di Desa Juluk tidak dilakukan secara transparan dan adil.
Tim media Netsatu.com berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Juluk terkait persoalan ini. Namun, dua kali kunjungan yang dilakukan tak membuahkan hasil.
Pada kesempatan pertama, keluarga Kepala Desa menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah karena ada acara keluarga.
“Sobung Pak, Pak Kades keluar (gak ada Pak, Pak Kades Keluar,red),” ungkap seorang ibu pada siang hari pada media ini.
Pada kesempatan kedua, alasannya berubah menjadi menghadiri tahlilan.
“Sobung Pak Kalebun entar Tahlil (gak ada Pak Kades lagi Tahlil,” ungkap istri Kades Juluk pada malam hari kepada media netsatu.com.
Ketidakhadiran Kepala Desa untuk memberikan penjelasan kian memperkuat dugaan publik terhadap lemahnya kinerja pemerintahan desa dalam menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bahkan, Progam BSPS dan RTLH ini sudah berjalan belasan tahun. Tapi, hingga saat ini belum ada sentuhan serius bagi keluarga Bapak Sadimin dan Ibu Hanna ini. Tak tanggung-tanggung, kediaman keluarga ini tidak jauh dari rumah sang Kades atau sekitar satu kilo meter.
Situasi ini memicu keprihatinan banyak pihak dan menimbulkan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Sumenep serta instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi, serta memastikan agar bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
(Red/Dav)
