Sumenep, Netsatu,- Sejumlah Plt Kepala Sekolah Dasar Negeri di kabupaten Sumenep menjadi perbincangan hangat hususnya di kalangan dunia pendidikan, dalam hal ini jumlah Plt Kepala sekolah Dasar Negeri mencapai 150 lebih yang berada di Kabupaten Sumenep, hal ini tentu menjadi sebuah atensi serta perbincangan hangat.
Dengan maraknya fenomena tersebut tentu menjadi sorotan serius dari sejumlah insan pers yang tergabung di DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Sumenep.
Sejumlah insan Pers dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Sumenep menggelar audiensi dengan Pihak Inspektorat Kabupaten Sumenep terkait dengan adanya jumlah ratusan Sekolah Dasar Negeri di Sumenep yang saat ini tidak memiliki kepala sekolah definitif. Rabu ( 6/12/2023).
Ketua DPC AWDI Sumenep, M. Rakib beserta team mempertanyakan sistem kinerja pengawasan dari inspektorat terkait adanya masa jabatan Plt kepala sekolah di sejumlah Sekolah Dasar Negeri yang berada di kabupaten Sumenep yang sudah melewati batas ketentuan.
Sementara itu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep melalui IRBAN II Eko Andri Yulianto mengatakan permohonan maaf terkait adanya fenomena yang terjadi dikalangan dunia pendidikan khususnya di sejumlah kalangan Plt kepala Sekolah Dasar Negeri di kabupaten Sumenep belum terjamah.
“Sistem pengawasan kami lakukan ada dua sistem dalam setahun yakni sistem reguler dan sistem tahunan” ujar Eko yang mewakili IRBAN II.
Tentunya jika dalam sistem pengawasan tersebut jika dilakukan secara prosedural tentunya akan meminimalisir adanya Plt kepala sekolah yang berkepanjangan sehingga lewat batas waktu yang telah ditetapkan.
Salah satu anggota AWDI DPC Sumenep Rasyidi menimpali dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh pihak Inspektorat melalui IRBAN II tersebut dirinya menimpali bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep ini terkesan lemah.
Sementara Asis Munandar selaku IRBAN III Inspektorat Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa bukan lemah tapi dengan adanya keterbatas SDM.
” Bukan lemah mas, tapi dengan adanya keterbatasan SDM kami yang sangat minim dengan komposisi auditor yang hanya 33 orang serta T2UPD hanya 6 orang, dimana teman-teman harus mengatasi 330 desa,” katanya.
” Jadi anda bisa bayangkan dengan komposisi teman-teman kami yang 33 orang ples 6 orang yang saya katakan tadi dengan 330 desa ples 4 kelurahan ples 24 OPD dengan dinas pendidikan yang ada sekian ratus SD harus kita awasi secara intens coba bayangkan dengan jumlah orang segitu,” pungkasnya.
( Redaksi )
