BATAM, NETSATU.COM, – Dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kembali menjadi sorotan. Seorang pekerja bernama Erik, yang diduga merupakan karyawan PT Bintang Inti Persada Shipyard, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di kawasan Tanjung sengkuang Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026. Korban diduga terjatuh dari atas kapal saat sedang bekerja. Informasi yang diterima menyebutkan korban diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja (safety) secara memadai ketika insiden terjadi.
Usai mengalami kecelakaan, Erik segera dilarikan ke Rumah Sakit Embung Fatimah untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, korban diduga meninggal dunia pada Hari Minggu saat menjalani perawatan.
Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya kelalaian dalam penerapan dan pengawasan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Apabila dugaan tersebut terbukti, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan kerja.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PT Bintang Inti Persada Shipyard. Namun, dua wartawan yang mendatangi perusahaan mengaku tidak diperkenankan bertemu dengan Bani, yang disebut sebagai manajer perusahaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Bintang Inti Persada Shipyard belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi kecelakaan, kondisi korban, maupun dugaan penerapan K3 di lingkungan perusahaan.
Media ini juga meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab kecelakaan kerja tersebut dan menindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab kepada pihak PT Bintang Inti Persada Shipyard maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
[Risky/Red]
