SUMENEP, NETSATU.COM,- Para aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Dear Jatim Korda Sumenep Setelah menggelar aksi didepan Kantor Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Dear Jatim Korda Sumenep resmi melaporkan Dinas PUTR kabupaten Sumenep ke Polres Sumenep, Jumat (31-5-2024).
Kedatangan mereka ke Mapolres Sumenep menindak lanjuti hasil temuan yang dikantongi mereka, terkait realisasi anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.6.650.000.000,00, anggaran belanja hibah Rp.8.754.000.687,00 yang hanya terealisasi Rp.5.650.198.560,00, dan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa Rp.48.186.400.000,00 yang hanya direalisasikan Rp.47.486.400.000,00
Saat keluar dari ruangan penyidik Unit Pidkor (Pidana Korupsi) Satreskrim Polres Sumenep Ferdy mengatakan Kami sudah layangkan laporan melalui Reskrim Polres Sumenep, sehingga untuk persoalan ini kami tidak akan main-main, apalagi ini terkait tindak pidana Korupsi, yang dalam hal itu juga berdampak merugikan terhadap masyarakat, saat dimintai keterangan oleh Awak Media Netsatu.com.
Mahasiswa yang kerap disapa Ferdy itu juga mengungkapkan, tahun 2022 ada 340 titik lokasi yang mendapatkan BKK Desa dari Dinas PUTR, dan ada 199 lokasi yang bermasalah seperti halnya tumpang tindih dengan program lain dan juga kekurangan volume.”Bahkan dari hasil investigasi kami, terkait program BKK Desa ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp.27.330.000.000,00 dari total realisasi Rp.47.486.400.000,00,” terangnya
Selain itu, menurut data LHP-BPK RI, ada aset tanah milik Dinas PUTR Seluas 1.075 m2 dengan sertifikat nomor 9 Tanggal 19 April 1999 senilai Rp.118.250.000,00 yang dikuasai sebagian perorangan untuk membangun rumah tinggal sekaligus tempat usaha.
“Jadi perlu di tegaskan lagi, kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.”Tandasnya.
(Dvd/Red)
