SUMENEP, NETSATU.COM,– Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berbagi informasi positif dan edukatif, kini justru disalahgunakan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Fenomena ini mendapat sorotan tajam dari Masyarakat Sadar Medsos (MSM) Sumenep, setelah mendapati adanya dugaan provokasi, fitnah, hingga ajakan anarkis di sebuah grup Facebook bernama Media Kangean.
Koordinator MSM, Nurahmat, hari ini resmi melaporkan grup Facebook tersebut ke Polres Sumenep. Dalam keterangannya kepada awak media, ia mengaku prihatin sekaligus geram dengan maraknya unggahan berisi konten provokatif dan menyesatkan di dunia maya.
> “Saya ngeri melihat beberapa postingan di akun Facebook Media Kangean. Hampir semua akun di dalam grup itu menyebarkan provokasi, hasutan, ujaran kebencian, fitnah, bahkan berita bohong. Kangean yang terkenal dengan melonnya yang manis, ternyata di media sosial tidak semanis melon itu. Saya yakin ini hanya ulah oknum-oknum tertentu, tidak semua masyarakat Kangean seperti itu. Karena itu, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan,” tegas Nurahmat.
Menurutnya, keberadaan konten provokatif di media sosial bukan sekadar perbuatan iseng. Jika dibiarkan, hal ini bisa memicu perpecahan sosial, menimbulkan keresahan, bahkan berpotensi menjadi pemicu tindakan anarkis di dunia nyata.
Dilaporkan Hingga ke Mabes Polri dan Kominfo.
Tak berhenti di tingkat lokal, Nurahmat juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkirim surat resmi ke Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Surat tersebut berisi permintaan agar akun-akun penyebar provokasi segera diblokir, serta dilakukan penelusuran untuk menemukan dalang di balik penyebaran informasi berbahaya ini.
> “Kami minta pihak kepolisian segera memproses hukum oknum-oknum yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks. Jangan sampai keresahan masyarakat semakin meluas. Kami percaya Polri bersama Kominfo memiliki perangkat untuk memutus mata rantai provokasi ini,” tambahnya.
Pasal-Pasal yang Dilanggar
MSM menilai bahwa unggahan-unggahan yang beredar dalam grup Media Kangean tidak bisa lagi dianggap sekadar ekspresi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran hukum, yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU 19/2016, serta tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).
Dengan landasan pasal-pasal tersebut, Nurahmat menegaskan bahwa tindakan para admin maupun anggota yang menyebarkan konten provokatif bukan lagi ranah kebebasan berekspresi, tetapi sudah jelas-jelas masuk ke dalam tindak pidana yang bisa dijerat hukuman penjara hingga denda miliaran rupiah.
Harapan untuk Ketertiban Digital
MSM menilai bahwa masyarakat perlu diberikan edukasi agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua kritik bisa disampaikan dengan cara kasar, menghina, atau memfitnah. Apalagi jika disertai dengan provokasi dan ajakan anarkis.
> “Kami bukan anti kritik. Kritik yang sehat tentu harus dihargai. Tapi kalau sudah fitnah, ujaran kebencian, hoaks, dan hasutan anarkis, itu jelas bukan kritik lagi, melainkan pelanggaran hukum. Itulah yang harus ditindak tegas,” pungkas Nurahmat.
Dengan laporan resmi ke Polres Sumenep dan surat yang dilayangkan ke Mabes Polri serta Kominfo, MSM berharap agar kasus ini menjadi titik balik untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat Kangean pada khususnya, serta Indonesia pada umumnya.
( Red/ Dav )
